Dasar hukum dan kedudukan hukum pajak

Dasar hukum dan kedudukan hukum pajak.

Dasar hukum pemungutan pajak di indonesia diatur dalam pasal 23a Undang – Undang Dasar 1945, dalam pasal inidisebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan egara diatur dengan Undang – Undang.

Kedudukan hukum pajak adalah bagian dari hukum publik, termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi.